Pengadilan Kriminal Internasional ICC keluarkan surat penangkapan netanyahu atas dugaan kejahatan perang. Langkah ini menargetkan Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan komandan Hamas Mohammed Deif. Tuduhan ini terkait dengan kejahatan yang dilakukan selama konflik antara Israel dan Hamas, memicu kontroversi internasional yang mendalam.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut keputusan ini sebagai langkah yang “sangat keterlaluan”, sementara negara-negara Eropa menunjukkan respons yang terpecah. ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu dengan alasan bahwa ada “dasar yang masuk akal” untuk menduga keterlibatan ketiga tokoh tersebut dalam kejahatan perang.
Latar Belakang Surat Penangkapan ICC
ICC menuduh Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas penggunaan kelaparan sebagai metode perang, serta pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga sipil Gaza. Mohammed Deif, yang menurut Israel telah tewas pada Juli 2023, dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.
Surat penangkapan ini merupakan salah satu langkah paling tegas yang pernah diambil ICC dalam menangani konflik di Timur Tengah. ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu setelah menyimpulkan bahwa ada bukti yang cukup untuk membawa kasus ini ke tahap lebih lanjut.
Respons Netanyahu dan Pemerintah Israel
Netanyahu dengan tegas menolak keputusan ICC. Dalam pernyataannya, ia menyebut langkah tersebut sebagai “antisemitisme modern” dan membandingkannya dengan kasus Dreyfus, sebuah insiden antisemitisme terkenal di Prancis pada abad ke-19.
Netanyahu juga membantah tuduhan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Ia menunjukkan bahwa Israel telah mengirimkan lebih dari 700.000 ton makanan ke Gaza selama konflik. “Kami tidak akan mengakui validitas keputusan ini,” tegas Netanyahu.
Yoav Gallant, yang juga menjadi target ICC, mengecam pengadilan karena menyamakan Israel dengan Hamas. Ia menyebut keputusan ini “melegitimasi pembunuhan bayi dan penculikan warga sipil.”
Reaksi Internasional terhadap Langkah ICC
Keputusan ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu memecah belah komunitas internasional. Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas, dan menegaskan bahwa AS akan selalu mendukung keamanan Israel.
Di sisi lain, beberapa negara Eropa, termasuk Belanda, Prancis, dan Italia, menyatakan dukungannya terhadap ICC. Mereka menegaskan bahwa keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, sekutu Israel seperti Hungaria dan Republik Ceko menolak langkah ini.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban bahkan mengundang Netanyahu untuk berkunjung dan menjamin bahwa surat penangkapan tersebut tidak akan berlaku di negaranya. Sementara itu, Afrika Selatan mendesak semua negara anggota ICC untuk mematuhi Statuta Roma.
Pandangan Hamas dan Palestina
Hamas menyambut baik langkah ICC sebagai “preseden penting” dalam sejarah perjuangan Palestina melawan Israel. Warga Palestina di Gaza berharap bahwa keputusan ini akan membawa para pemimpin Israel ke pengadilan atas penderitaan mereka.
Namun, tantangan hukum dan politik yang dihadapi ICC membuat pelaksanaan surat penangkapan ini jauh dari pasti. ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu, tetapi implementasinya tergantung pada kerja sama negara-negara anggota ICC yang memiliki yurisdiksi.
Kondisi Gaza dan Konflik yang Terus Berlangsung
Konflik antara Israel dan Hamas telah menyebabkan kerusakan besar di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 44.000 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Warga Gaza terus menghadapi kekurangan makanan, air, dan perawatan medis akibat blokade yang diberlakukan Israel.
Surat penangkapan ini dikeluarkan di tengah laporan PBB bahwa kondisi di Gaza semakin memburuk. Netanyahu menegaskan bahwa langkah-langkah militer Israel bertujuan untuk melindungi warga sipil, tetapi kritik internasional terus meningkat.
Langkah ICC Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu merupakan upaya besar dalam menegakkan keadilan internasional. Namun, kontroversi yang menyertainya mencerminkan kompleksitas hukum dan politik di tengah konflik ini.
Meskipun langkah ini membawa harapan bagi korban di Gaza, tantangan dalam implementasinya menunjukkan bahwa jalan menuju keadilan masih panjang dan penuh rintangan. Hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah ini akan membawa perdamaian atau justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah.
